Bagaimana Hukum Melakukan Praktek Bisnis dalam Pendidikan? (Hasil Bahtsul Masa’il dalam Rangka Haul Majemuk Pondok Pesantren Sukorejo)

Serambimata.com -Persoalan pendidikan juga tak luput dari perhatian Bahtsul Masa’il Nasional yang diselenggarakan dalam rangka Haul Majemuk Masyayikh dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah beberapa waktu lalu, terutama terkait dengan praktek bisnis dalam pendidikan yang  banyak ditemukan dan dikeluhkan oleh orang tua siswa. Berikut hasil rumusannya :

 

Deskripsi Masalah

 

Fenomena komerisalisasi pendidikan saat ini marak terjadi dengan berbagai bentuknya dalam pendidikan formal; mulai dari jenjang pra sekolah, Dasar, Menengah, bahkan hingga pendidikan tinggi. Bahkan juga terdapat pelatihan dan seminar yang diiklankan akan membawa perubahan dahsyat dan hanya berdurasi beberapa jam saja namun harus membayar mahal. Ada adagium yang menyatakan; “kalau ingin mendapatkan pendidikan bermutu ya harus berkantong tebal”.

 

Jika ini terus berlanjut, bagaimakah nasib masyarakat yang ekonominya lemah? Masyarakat dengan penghasilan rendah tentu akan sangat sulit mendapatkan akses pendidikan yang baik dan bermutu, terutama akses terhadap pendidikan formal.

 

Pemerintah telah membuat aturan untuk mengendalikan hal ini melalui UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 53 ayat 1 yang mengharuskan penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, harus berbentuk badan hukum. Apa yang namanya badan hukum masih beragam. Masing-masing badan hukum dapat memiliki karakteristik sendiri. Sebagian besar bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik pendidikan, sifatnya nirbala, tidak untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat untuk pendidikan adalah yayasan, sesuai pasal 1 angka 1 UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2004 (UU tentang Yayasan).

 

Pertanyaan:

 

Bagaimana pandangan fiqh tentang komersialisasi pendidikan (praktek membisniskan pendidikan)?

Bagaimana sikap dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi fenomena komersialisasi pendidikan?

Dikenal sebagai apakah badan hukum dan yayasan dalam fikih?

Jawaban:

 

Pada dasarnya mengambil upah/gaji yang mencukupi dan adil dari mengajarkan ilmu atau memberikan pelatihan-pelatihan ilmiah, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum adalah boleh, kecuali menyangkut ilmu-ilmu yang mengajarkannya menjadi fardlu ‘ain bagi orang tertentu karena tidak orang lain yang mampu melaksanakannya.

Namun, apabila terjadi komersialisasi pendidikan sebagaimana dalam deskripsi di atas, maka hukumnya tidak boleh karena akan melahirkan ketimpangan dimana orang yang tidak mampu membayar tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. Adapun yang dimaksud dengan komersialisasi pendidikan adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan indikator menarik dana yang besar, di luar batas kewajaran yang melebihi kebutuhan dharuriyat dan hajiyat dalam proses pembelajaran. Bahkan terkadang menarik dana tetapi sama sekali tidak menyelenggarakan pendidikan apapun (alias abal-abal).

 

Maraji’/referensi:

 

Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu; 549, juz 8.; 471, juz 5;

 

Tafsir Ayat Ahkam al-Shabuny, juz 1, h. 151

 

al-majmu’ syarhu al-muhaddab; juz 15 h. 30

 

al-maushu’ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah; juz 13 h. 14

 

الفقه الإسلامي وأدلته (5/ 471(

 

ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث ونحوها وبناء المساجد والقناطر والرباطات؛ لأنها ليست بفرض ولابواجب. وقد تقع قربة تارة، وتارة غير قربة.

 

الفقه الإسلامي وأدلته (8/ 549)

 

المادة الرابعة عشرة

 

أ ـ العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل المشروع الذي يلائمه. ب ـ على العامل إتقان عمله والإخلاص فيه، وله حقه في الأجر العادل الكافي مقابل عمله، وله الحق في كل الضمانات المتعلقة بالسلامة والأمن.جـ ـ إذا اختلف العمال وأرباب العمل فمن حقهم على الدولة والقضاء التدخل دون تمييز، لرفع الظلم وإقرار الحق.

 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام (1/ 150)

 

الحكم الثاني: هل يجوز أخذ ال

Sumber: Bagaimana Hukum Melakukan Praktek Bisnis dalam Pendidikan? (Hasil Bahtsul Masa’il dalam Rangka Haul Majemuk Pondok Pesantren Sukorejo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s